Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima laporan dari Ketua Komisi I DPR RI Meutya hafid terkait 5 RUU tentang ratifikasi perjanjian internasional bidang pertahanan di Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (30/9/2023). Foto: Runi/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengesahkan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kerja sama pertahanan Indonesia dengan lima negara menjadi Undang-Undang. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun 2024-2025 yang merupakan sidang paripurna terakhir keanggotaan DPR periode 2019-2024.

Dalam kesempatan itu, Puan menyampaikan pertanyaannya kepada seluruh anggota dewan. “Apakah 5 RUU tentang ratifikasi perjanjian internasional bidang pertahanan sebagaimana yang telah kami Sebutkan di atas dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” ujar Puan yang kemudian diikuti dengan seruan setuju dari para anggota DPR yang hadir di Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (30/9/2023).

Sebelumnya, Puan juga menanyakan persetujuan kepada setiap fraksi terkait pengesahan RUU Kerjasama Pertahanan yang laporannya telah disampaikan sebelumnya oleh Ketua Komisi I DPR.

“Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah 5 RUU tentang ratifikasi perjanjian internasional bidang pertahanan yaitu:

1. UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan

2. UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Bidang Pertahanan

3. UU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan

4. UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan

5. UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan,

dapat disetujui oleh semua fraksi untuk disahkan menjadi undang-undang?” ujar Ketua DPR Puan Maharani dalam forum tersebut

“Setuju,” sahut para kader fraksi yang hadir.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya hafid sebelumnya menyampaikan laporannya terkait RUU Ratifikasi perjanjian internasional bidang pertahanan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja (Raker) Komisi I pada Kamis (26/9) yang dihadiri menhan, menkumham dan Wamenlu setelah mendengarkan pandangan mini dari sembilan (9) fraksi.

Selain itu, Komisi I berharap dengan disetujuinya RUU Ratifikasi Kerja Sama Bidang Pertahanan dengan India, Prancis, Uni Emirat Arab, Kamboja, dan Brasil dapat mendukung peningkatan kerja sama di bidang pertahanan antara kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan menghormati kedaulatan dan integritas wilayah kedua negara.

Ia juga menyampaikan, melalui persetujuan ini, Komisi I pun berkeinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia dapat terealisasi.

“Di samping itu, kami mengharapkan kerja sama di bidang pertahanan ini dapat menjaga hubungan baik Indonesia dengan India, Prancis, Uni Emirat Arab, Kamboja, dan Brasil,” jelas Meutya. (hal/aha)